The Business Watch Indonesia :: fair-biz.org
Peta Situs Hubungi Kami
   Halaman Utama
   Tentang Kami
   Berita & Artikel
     Berita
     Artikel
   Publikasi
   Pencarian
  Kata Kunci:
   

  Cari di:
BWI
     
Google

   Links
   Jajak Pendapat
Per 1 Januari 2010 kesepakatan perdagangan bebas antara China-Asean atau China Asean Free Trade Agreement (CAFTA) mulai diberlakukan. Banyak pihak merasa belum siap menghadapi serbuan produk-produk China yang dapat mematikan produk Indonesia. Menurut Anda

Eksportir
Buruh
UKM
Konsumen
Pemerintah

Lihat Hasil
Our office will close from Thursday, 9 th September 2010.The office will resume on Tuesday, 14 th September 2010.
Bahasa Indonesia
English

:: Jadwal Kegiatan
Sep 2010
MSSRKJS
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
16 September
Hari Ozon Sedunia


Kegiatan bulan ini:
Tidak ada kegiatan pada bulan ini.
:: Member Login
Username

Password


Pendaftaran Anggota
:: CSR Review

Edisi X/Tahun 2/Mei-Juni 2007
[Download]
:: Kritik & Saran
Ronal
14 Agustus 2010
Semangat rasax klo panen lombok

Charles urbanus. N

14 Agustus 2010
Senangx gotong royong menebas buka lahan. Ini kegiatan...

Kritik & Saran Lainnya

Berita
Indonesia siap rilis aturan sawit lestari

Penulis: Bisnis Indonesia
Sumber: Bisnis Indonesia, 01-03-2010

JAKARTA: Indonesia segera merilis standar produksi minyak sawit secara berkelanjutan berupa ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada Maret 2010.

Kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) atau perusahaan perkebunan sawit untuk melakukan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Mangga Barani menuturkan ISPO yang akan diterbitkan ini tetap mengacu pada prinsip dan kriteria produksi minyak sawit berkelanjutan yang telah dirumuskan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Meski demikian, tingkatannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan RSPO karena ISPO yang membuat adalah pemerintah," ujarnya di Jakarta akhir pekan ini.

Kebijakan nasional yang mengacu pada ketentuan internasional ini akan dirumuskan dalam dua versi, yaitu ISPO untuk para pengusaha dan ketentuan terkait untuk pekebun rakyat.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menuturkan upaya pemerintah untuk mendorong segera diundangkannya ISPO. "Kami memberikan masukkan kepada pemerintah. Nanti pada Maret akan disosialisasikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI) Rosediana Suharto menyatakan ISPO itu bertujuan untuk menerapkan aturan pemerintah secara konsisten kepada kelapa sawit.

Dengan demikian, tambahnya, Indonesia memiliki bukti bahwa produksi sawit asal Tanah Air telah sesuai dengan prinsip ISPO. Yang jelas, tegasnya, dalam ISPO itu ada kriteria yang harus dilalui oleh pemerintah mulai tingkat pembinaan hingga pengawasan.

Tidak mudah

Sementara itu, Vice President RSPO Derom Bangun yang juga Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), menuturkan ketentuan nasional ini harus mendapatkan pengakuan dari internasional, dan hal itu tidak mudah.

Dia mengungkapkan Indonesia harus bisa menunjuk lembaga sertifikasi dan badan penguji yang independen dan diakui internasional.

"Ini seperti kita punya anak yang akan ujian. Kalau yang menguji bapaknya sendiri pasti nilainya bagus. Tetapi nanti dibawa keluar, belum tentu nilainya sama bagusnya dengan yang menguji orang sendiri," tukasnya.

Derom mengaku belum yakin ISPO yang diharapkan segera diundangkan dalam waktu dekat akan cepat memperoleh pengakuan dari internasional.

ISPO ini sendiri merupakan bagian dari interpretasi nasional ketentuan RSPO.

www.bisnis.com

Berita Lainnya
Unilever berdayakan perempuan petani teh
JAKARTA: PT Unilever Indonesia Tbk terus melanjutkan program pemberdayaan petani dengan membina dan mendukung pemberdayaan sekitar 589 perempuan petani dan pemetik teh di Kecamatan Kaliboja, Pekalongan, Jawa Tengah. Program yang digelar dalam...
Newmont siapkan dana comdev Rp352 miliar
JAKARTA: PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) siap mengucurkan dana sebesar Rp352,07 miliar untuk proyek pembangunan dan pengembangan masyarakat (comdev) di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Manajer Senior Hubungan...
72,5 Juta Hektar Harus Dilestarikan
Jakarta, Kompas - Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, 72,5 juta hektar hutan harus dipertahankan dari pembalakan dan konversi. Areal yang harus dipertahankan itu luasnya lebih dari separuh luasan hutan Indonesia yang mencapai 133,8 juta hektar. Deputi...
Mars Symbioscience rilis indikator sertifikasi kakao
JAKARTA (Bisnis.com): PT Mars Symbioscience, produsen pengolahan kakao di Sulawesi Selatan, bersama dengan Business Watch Indonesia (BWI), Rainforest Alliance dan UTZ meluncurkan indikator nasional untuk kriteria sertifikasi kakao yang berkelanjutan.Presiden...
Greenpeace dorong gerakan tanam sawit lestari
JAKARTA: Pemerintah mengungkapkan Greenpeace akan membantu pemerintah untuk mengampanyekan perusahaan sawit yang telah menerapkan cara menanam sawit lestari. Dirjen Perkebunan Achmad Mangga Barani menyatakan pada pertemuan antara Menteri Pertanian dan Greenpeace...
Dilema biji kakao & esensi berklaster
Pro dan kontra implementasi bea keluar atas biji kakao masih berlanjut. Protes dan dukungan masih terus mengalir. Sudah jelas, ada dua kubu berbeda pandangan. Eksportir jelas menolak mentah-mentah kebijakan ini. Di kubu lain, industri mendukung sepenuhnya. Dari...
The Business Watch Indonesia
Potrowanen RT 04 / RW 02
Donohudan, Ngemplak
Boyolali 57375
Indonesia
Tel. & Fax. +62-(0)271-7653806
Email. bwi@watchbusiness.org
Jika anda ingin memberi komentar atau saran, mohon hubungi admin@fair-biz.org
Situs ini dikembangkan oleh Duwa Webmedia Solutions